KALTIMNUSANTARA.COM- Pemerintah dan DPRD Bontang tanda tangani nota kesepahaman atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Kesepakatan itu diambil saat Rapat Paripurna Ke -18 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD (Kota) Bontang pada Senin (12/8/2024).
Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam dihadiri Wali Kota Bontang Basri Rase, Forum koordinasi pimpinan daerah, Organisasi Perangkat Daerah, dan 14 anggota DPRD Bontang.
“Ini kita tanda tangani bota kesepahaman,” ucap Andi Faiz.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025.
“Dari sini dapat dilihat angka asumsi APBD 2025 mendatang” sambungnya.
Adapun, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus memuat beberapa hal yaitu, Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait.
Selain itu, Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan Plafon anggaran sementara.
Kemudian diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).
“Asumsinya APBD 2025 senilai Rp2,4 Triliun,” pungkasnya.
