Kutai Timur, kaltimnusantara.com – Pembahasan mengenai rencana pembangunan multi-years 2026–2028 kembali mengemuka di DPRD Kutai Timur, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur di Kecamatan Sandaran. Anggota Komisi D DPRD Kutim, Akhmad Sulaiman, menegaskan bahwa wilayah Dapil 5 masih membutuhkan intervensi besar, sementara kemampuan anggaran daerah justru menunjukkan tren menurun.
“Dari Dapil 5 ada enam usulan, lima jalan dan satu pelabuhan. Nah, ini dia masalahnya. Kita kan tahu bahwa anggaran kita semakin tahun kan semakin berkurang,” ungkap Akhmad dalam agenda pembahasan rancangan kegiatan pembangunan.
Enam usulan tersebut dianggap mewakili kebutuhan dasar masyarakat, terutama aksesibilitas dan mobilitas barang di kawasan pesisir. Lima ruas jalan yang diajukan merupakan jalur penghubung antardesa yang kondisinya masih jauh dari memadai, sementara pembangunan pelabuhan dipandang krusial untuk mendorong pergerakan ekonomi di Sandaran.
Akhmad menjelaskan bahwa seluruh usulan itu diarahkan masuk ke skema multi-years contract yang akan dimulai pada 2026. Dengan model pendanaan bertahap, proyek diharapkan tetap berjalan meski APBD jauh lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Kita lihat nanti di tahun 2026 ini, karena itu kan multi-years. Pekerjaan tahun jamak. Artinya 2026, 2027, 2028. Harapan kita ya bisa terampung sampai 2028 itu,” lanjutnya.
Ia menekankan bahwa proyek infrastruktur di Sandaran bukan semata soal pemerataan pembangunan, tetapi juga menyangkut kebutuhan strategis jangka panjang. Jalur transportasi yang tidak layak selama ini membuat biaya logistik tinggi, layanan dasar lambat, dan peluang pengembangan ekonomi lokal terhambat.
Meski demikian, Akhmad mengingatkan bahwa skala kebutuhan harus diseimbangkan dengan kondisi fiskal daerah yang semakin ketat. Pemerintah daerah, menurutnya, harus menyusun prioritas yang benar-benar berbasis urgensi dan dampak, bukan sekadar daftar panjang kegiatan. Ia menilai usulan dari Dapil 5 sudah memenuhi kriteria itu, namun tetap harus melewati pembahasan Badan Anggaran.
“Yang menentukan nanti tetap Banggar. Tapi kita dorong agar wilayah-wilayah tertinggal tidak lagi disisihkan,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, beberapa anggota DPRD juga menyinggung perlunya konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga alur pembiayaan proyek tahun jamak, agar tidak terjadi penundaan akibat perubahan kebijakan anggaran. Bagi Sandaran, konsistensi itu berarti peluang keluar dari kondisi keterisolasian yang telah berlangsung lama.
Keputusan mengenai paket multi-years 2026–2028 ditargetkan rampung sebelum pembahasan akhir APBD. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, desain teknis dan persiapan pekerjaan dapat dimulai segera, sehingga masyarakat Sandaran memiliki kepastian bahwa pembangunan yang mereka tunggu tidak kembali tertunda.(Adv)
