Kutai Timur, kaltimnusantara.com – Pembahasan berbagai usulan program pembangunan daerah kembali mendapat perhatian serius dari Komisi B DPRD Kutai Timur. Anggota Komisi B, Faizal Rahman, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang diajukan pemerintah daerah, terutama agar selaras dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah.
Faizal menegaskan bahwa konsistensi antara usulan program dan perencanaan daerah merupakan fondasi penting untuk mencapai target pembangunan. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan daftar program, tetapi juga memastikan bahwa setiap usulan benar-benar mengarah pada tujuan strategis yang telah diputuskan bersama.
“Karena itu, kami hanya berharap program-program yang diusulkan dapat dievaluasi kembali. Yang kami inginkan adalah agar seluruhnya benar-benar selaras dengan perencanaan program yang sudah ditetapkan. Untuk itu, kami meminta agar setiap program dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Faizal Rahman
Ia menambahkan bahwa evaluasi bukan hanya formalitas, melainkan instrumen penting untuk menjaga agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran. Dalam konteks perencanaan daerah, sinkronisasi antara program dan prioritas pembangunan menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak bagi masyarakat.
Salah satu aspek yang disorot Faizal adalah percepatan pembangunan dan operasionalisasi pelabuhan. Menurutnya, keberadaan pelabuhan memiliki efek berganda yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi, terutama dalam membuka akses yang lebih luas, menekan biaya logistik, dan mempercepat arus barang.
“Terkait pelabuhan, saya menilai percepatannya memang penting, karena dampak ikutannya sangat besar. Pelabuhan jelas memberikan akses yang luas bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Faizal juga mengingatkan bahwa pembangunan pelabuhan bukan pekerjaan instan. Tahapan pengerjaan yang kompleks menuntut perencanaan yang matang serta pembahasan yang tidak terburu-buru. Ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk melihat pembangunan pelabuhan secara utuh, bukan sekadar menuntaskan satu bagian tanpa mempertimbangkan kesinambungan keseluruhannya.
“Saya juga memahami bahwa pembangunan pelabuhan tidak mungkin diselesaikan dalam satu tahun anggaran, sehingga pembahasannya harus dilakukan secara lebih komprehensif,” lanjutnya.
Dalam dinamika pembahasan program, Komisi B menilai bahwa kejelasan arah pembangunan sangat menentukan kualitas kebijakan di tingkat pelaksanaan. Evaluasi yang diminta bukan bertujuan menghambat, tetapi justru memastikan bahwa langkah-langkah pembangunan tidak melenceng dari kerangka strategis yang sudah dirancang.
Dengan sorotan ini, DPRD Kutai Timur mendorong agar pemerintah daerah semakin memperhatikan kualitas penyusunan program serta memperkuat dasar analisis dalam setiap usulan. Faizal menegaskan bahwa ketika perencanaan dan eksekusi berjalan sejalan, hasil pembangunan tidak hanya lebih terukur tetapi juga lebih berdampak bagi masyarakat.(Adv)
