Samarinda – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) terus membuka ruang bagi pemuda penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai program kepemudaan.
Namun, di tengah upaya tersebut, tingkat partisipasi dari kelompok ini masih terbilang rendah, meskipun fasilitas dan akses sudah disiapkan secara khusus.
Dispora Kaltim menilai bahwa rendahnya keterlibatan ini bukan disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah, melainkan kemungkinan adanya hambatan komunikasi dan hubungan emosional yang belum terbangun secara solid.
Hal ini disampaikan oleh Rusmulyadi, Subkoordinator Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Dispora Kaltim, yang turut mengevaluasi kondisi tersebut.
Menurutnya, Kaltim bahkan menjadi satu-satunya provinsi yang telah membentuk Forum Pemuda Disabilitas Indonesia di tingkat daerah. Forum ini sudah difasilitasi sejak awal, dan dalam setiap kegiatan kepemudaan, Dispora selalu membuka jalur partisipasi khusus bagi pemuda disabilitas, lengkap dengan kuota tersendiri.
Meski demikian, realisasi keterlibatan di lapangan masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Rusmulyadi pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali menjalin komunikasi, baik dengan mengundang secara resmi maupun menyambangi langsung organisasi disabilitas.
Hanya saja, respons yang diterima masih jauh dari harapan. Ia menduga bahwa adanya pergantian kepengurusan turut memengaruhi intensitas komunikasi yang selama ini terjalin.
“Surat keputusan pengurus baru sudah keluar, dan kami sudah melakukan pertemuan. Tapi, komunikasi belum mengalir lancar. Mungkin karena belum terbangun kedekatan,” ujarnya pada Senin (23/6/2025).
Setiap pelatihan dan program kepemudaan yang diselenggarakan Dispora Kaltim, termasuk pelatihan kecakapan hidup, selalu menyebutkan secara eksplisit jalur pendaftaran khusus untuk peserta disabilitas.
Meski begitu, kurangnya inisiatif dari organisasi disabilitas menjadi tantangan tersendiri. Rusmulyadi menilai, perlu ada kesadaran kolektif dari kedua belah pihak agar ruang inklusif yang telah disiapkan tidak dibiarkan kosong.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dalam banyak kasus, kegiatan kepemudaan yang dijalankan oleh Dispora tak langsung dilanjutkan bila keterlibatan pemuda disabilitas belum terpenuhi. Pihaknya memilih menunggu kuota peserta dari kelompok tersebut daripada mengalihkan ke peserta umum.
Hal ini, kata Rusmulyadi, adalah bentuk komitmen Dispora dalam menjadikan inklusivitas sebagai prinsip utama, bukan sekadar formalitas.
“Kami tidak ingin ruang ini hanya jadi simbol. Kami ingin mereka benar-benar hadir dan menjadi bagian dari proses,” tegasnya.
Rusmulyadi berharap ke depan tercipta pola sinergi yang lebih baik antara organisasi pemuda disabilitas dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya keaktifan dua arah agar berbagai program inklusif yang telah disiapkan dapat benar-benar menyentuh sasaran utama. (ADV)
