KUKAR – Pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih terkendala kelayakan pembangunan dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Terbatasnya jumlah penerima manfaat membuat skema kemitraan konvensional kurang menarik bagi investor.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar, Ananias, menjelaskan bahwa kebutuhan pelayanan di daerah terpencil tidak bisa disamakan dengan kawasan perkotaan. Selain jumlah sasaran, kondisi wilayah juga memengaruhi kesiapan penyediaan fasilitas pendukung program.
“Persoalannya bukan pada pelaksanaan MBG secara keseluruhan, tetapi bagaimana menyiapkan layanan yang sesuai dengan kondisi daerah yang jauh dari pusat perkotaan,” kata Ananias, Senin (19/10/2026).
Ia menyebut, hingga saat ini sebanyak 48 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Kukar.
Kendati demikian, kata dia, capaian tersebut belum membuat seluruh siswa di Kukar memperoleh layanan yang sama, karena beberapa dapur di kawasan terpencil masih membutuhkan persiapan.
Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian antara lain Tani Baru, Muara Pantuan, Kutai Lama, dan Sepatin. Wilayah-wilayah tersebut memiliki karakteristik tersendiri sehingga penyediaan layanan MBG memerlukan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Ananias menuturkan, model pembangunan dapur yang berjalan di wilayah perkotaan belum tentu cocok diterapkan di daerah dengan jumlah penerima manfaat terbatas. Dalam skema kemitraan, pertimbangan biaya operasional dan jumlah sasaran menjadi faktor yang turut menentukan minat pihak swasta.
“Di Tenggarong, jumlah penerima manfaat bisa menjadi pertimbangan bagi mitra untuk menjalankan usaha. Sementara di daerah terpencil, jumlah sasarannya terbatas sehingga perlu mekanisme yang berbeda,” ujarnya.
Menurutnya, situasi tersebut perlu ditangani melalui kebijakan yang memperhatikan karakteristik wilayah 3T. Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki peran dalam mendorong penyelenggaraan program di kawasan yang tidak mudah dijangkau melalui pola pelayanan konvensional.
Ia mengatakan, upaya memperluas jangkauan MBG di Kukar juga terus berjalan. Belum lama ini, Disketapang Kukar mendampingi Sekretaris Daerah Kukar selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG dalam agenda peresmian dapur di wilayah 3T yang turut dihadiri perwakilan BGN.
“Kegiatan itu bagian dari upaya kami untuk membuka akses pelayanan bagi masyarakat di kawasan yang memiliki keterbatasan. Daerah seperti ini membutuhkan perhatian agar pelaksanaan program bisa menjangkau penerima manfaat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ananias bilang selain persoalan kemitraan, kesiapan fasilitas juga menjadi tahapan yang harus dituntaskan. Beberapa dapur di kawasan terpencil telah memasuki proses aktivasi, tetapi masih memerlukan kelengkapan perangkat sebelum dapat menjalankan pelayanan secara operasional.
Ananias menyampaikan, proses tersebut perlu diselesaikan secara bertahap agar dapur yang disiapkan benar-benar mampu mendukung kebutuhan pelayanan. Percepatan tetap diperlukan, tetapi harus diikuti kesiapan sarana yang menunjang kegiatan SPPG.
“Setelah masuk tahap aktivasi, masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena itu, perlu waktu untuk memastikan seluruh perlengkapan pendukung siap sebelum pelayanan dimulai,” jelasnya.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait menjadi penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan di lapangan. Dengan dukungan tersebut, dapur yang masih dalam tahap persiapan diharapkan dapat segera melayani siswa di wilayah sasaran.
Ananias menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong agar jangkauan MBG semakin luas, termasuk di daerah yang selama ini menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan jumlah penerima manfaat.
“Targetnya, operasional dapur SPPG semakin merata sehingga anak-anak di seluruh wilayah Kukar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat program MBG,” pungkasnya. (Adv)
