KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki kepemilikan saham sekitar 7 persen di Bank Kaltimtara. Kepemilikan tersebut menjadi salah satu aspek yang mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat kontribusi bank pembangunan daerah itu terhadap perekonomian masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Bank Kaltimtara di lantai 3 kantor cabang Tenggarong, Rabu (14/10/2026).
Menurut Aulia, keberadaan Bank Kaltimtara tidak semata-mata dinilai dari keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Lebih dari itu, bank tersebut diharapkan mampu memperluas manfaat layanan keuangan dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Kukar.
“Bank Kaltimtara memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, kontribusinya perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan,” katanya.
Ia menjelaskan, peningkatan kinerja perusahaan juga berpeluang memberikan dampak terhadap pendapatan daerah melalui pembagian dividen.
Oleh sebab itu, Aulia berharap Bank Kaltimtara mampu mempertahankan perkembangan positif sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaannya.
Di sisi lain, ia mendorong bank tersebut untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang semakin modern dan profesional.
Peningkatan kualitas layanan dinilai penting agar Bank Kaltimtara dapat terus bersaing sekaligus menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah.
“Kami berharap Bank Kaltimtara terus tumbuh menjadi lembaga perbankan yang lebih maju dan profesional, dengan layanan yang mampu mengikuti kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kukar,” ujarnya.
Aulia menegaskan, besarnya manfaat Bank Kaltimtara bagi daerah tidak hanya ditentukan oleh dividen yang diterima pemerintah. Peran bank dalam memperlancar transaksi keuangan dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
“Bagi pemerintah daerah, yang utama bukan hanya besaran dividen, tetapi juga bagaimana Bank Kaltimtara bisa membantu menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga kegiatan usaha di Kukar semakin berkembang,” jelasnya.
Selain mendorong peningkatan kinerja, Aulia mengapresiasi jangkauan pelayanan Bank Kaltimtara yang telah hadir hingga ke sejumlah kecamatan.
Menurutnya, keberadaan kantor perbankan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan membantu masyarakat memperoleh akses layanan keuangan dengan lebih mudah.
Ia mencontohkan kantor Bank Kaltimtara di Kecamatan Tabang yang menjadi salah satu wilayah dengan jarak cukup jauh dari pusat Kabupaten Kukar. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat terus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan.
“Keberadaan kantor di Tabang menunjukkan bahwa pelayanan perbankan sudah menjangkau wilayah yang jauh. Ke depan, kami berharap akses dan kualitas layanan bagi masyarakat di seluruh Kukar semakin baik,” ungkapnya.
Hubungan antara Pemkab Kukar dan Bank Kaltimtara juga terjalin dalam sejumlah kebutuhan keuangan pemerintahan.
Aulia menyebutkan, salah satu bentuk kerja sama tersebut berkaitan dengan pengelolaan kas daerah serta penyediaan layanan perbankan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten.
Ia berharap, kemitraan yang telah berjalan dapat terus dikembangkan untuk menunjang kebutuhan transaksi pemerintah sekaligus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Sementara itu, mengenai peluang penambahan penyertaan modal, Aulia menyatakan bahwa Pemkab Kukar masih perlu memperhitungkan kapasitas keuangan daerah.
Pemerintah juga harus menyesuaikan alokasi anggaran dengan berbagai program prioritas pembangunan yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Ia menerangkan, penyertaan modal merupakan salah satu instrumen investasi pemerintah daerah yang diharapkan memberikan manfaat dalam jangka panjang, termasuk melalui penerimaan dividen.
Namun, keputusan untuk menambah modal harus mempertimbangkan kondisi fiskal dan kebutuhan program yang akan dilaksanakan.
“Dengan kemampuan pembiayaan yang ada saat ini, dukungan pemerintah perlu disesuaikan dengan kebutuhan program prioritas. Karena itu, setiap opsi harus dipertimbangkan secara matang,” katanya.
Salah satu program yang turut menjadi perhatian ialah Kredit Kukar Idaman Terbaik. Aulia menyebutkan, Pemkab Kukar masih mengkaji mekanisme yang paling sesuai untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, dukungan itu masih dapat dirumuskan melalui beberapa alternatif, termasuk penyertaan modal maupun skema lain yang dinilai sesuai dengan kebutuhan program dan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk program Kredit Kukar Idaman Terbaik, kami masih mengkaji bentuk dukungan yang tepat. Apakah melalui penyertaan modal atau menggunakan skema lain, semuanya masih dalam tahap pertimbangan,” pungkasnya. (Adv)
