SAMARINDA – Dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menerapkan pendekatan baru dengan mengadopsi pola komunikasi modern berbasis media sosial.
Melalui keterlibatan para influencer, Pemprov berupaya menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama generasi muda yang kini lebih aktif di ranah digital.
Langkah ini mencerminkan transformasi strategi penyebaran informasi publik yang tidak lagi hanya mengandalkan media konvensional, namun juga mengoptimalkan kanal-kanal komunikasi yang lebih interaktif dan cepat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menilai bahwa kehadiran figur-figur media sosial dalam ruang komunikasi pemerintah menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan secara langsung dan personal kepada khalayak.
“Kami melihat influencer sebagai mitra komunikasi yang mampu menjembatani pesan pemerintah kepada masyarakat dengan cara yang lebih humanis dan relevan,”ujar Sri Wahyuni pada Rabu (4/6/2025).
Dengan basis pengikut yang besar dan loyal, para influencer dinilai memiliki daya sebar informasi yang signifikan dan dapat menyentuh segmen masyarakat yang belum tentu terjangkau oleh media konvensional.
Namun demikian, Sri Wahyuni menegaskan bahwa upaya digitalisasi komunikasi ini bukan untuk menggantikan peran media arus utama.
Menurutnya, kolaborasi antara seluruh saluran komunikasi merupakan kunci dari efektivitas strategi komunikasi publik.
“Kami tetap memandang penting keberadaan media cetak, daring, dan elektronik. Justru pendekatan multikanal ini adalah bentuk keseriusan kami dalam memastikan informasi pemerintah dapat menjangkau semua kalangan,”katanya..
Ia juga menambahkan bahwa adaptasi terhadap pola konsumsi informasi masyarakat menjadi suatu keharusan bagi lembaga pemerintah agar tidak tertinggal oleh zaman.
Menghadirkan pesan dalam format dan medium yang sesuai menjadi bagian dari evolusi birokrasi yang lebih responsif.
“Pemerintah harus mampu berbicara dalam bahasa zaman. Perubahan strategi komunikasi ini adalah bagian dari proses menjadi institusi yang lebih inklusif dan adaptif,”tegas Sri Wahyuni.
Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kesiapannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga melalui komunikasi yang lebih dekat, cepat, dan efektif.
(adv/diskominfokaltim).
