Pemprov Kaltim Fokus Bangun Sistem Pengendalian Banjir Berbasis Kawasan

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mempersiapkan langkah strategis jangka menengah berupa revitalisasi sungai di delapan kabupaten/kota guna menanggulangi permasalahan banjir secara menyeluruh.

Program ini dirancang untuk dilaksanakan pada rentang waktu 2026 hingga 2030 dengan pendekatan kawasan terpadu lintas daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial, karena setiap wilayah memiliki keterkaitan dalam sistem aliran air.

“Penataan dilakukan dari utara hingga selatan provinsi secara terstruktur. Semua wilayah harus terkoneksi agar pengendalian banjir dapat berlangsung efektif,”ujar Wagub Seno pada Minggu, (15/6/2025).

Samarinda menjadi salah satu fokus utama karena merupakan kota dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi.

Pemerintah akan melakukan pembenahan pada beberapa sungai besar, seperti Karang Mumus, Karang Asam Besar dan Kecil, serta sejumlah anak sungai di kawasan Makroman, Rapak Dalam, dan Loa Hui.

Adapun wilayah lainnya juga mendapat perhatian khusus.

Balikpapan akan memusatkan revitalisasi pada Sungai Somber dan Teritip.

Di Penajam Paser Utara, normalisasi Sungai Labangka dan Sesulu akan menjadi prioritas.

Sementara di Kabupaten Paser, Sungai Kendilo dan Semumur akan menjadi sasaran utama perbaikan.

Kutai Kartanegara akan melakukan revitalisasi di sejumlah sungai, antara lain Marangkayu, Santan, Tenggarong, Loa Janan, dan Loa Haur.

Di Kota Bontang, penataan akan difokuskan pada Sungai Tanjung Laut, Guntung, dan Bontang.

Sedangkan di Kutai Timur, proyek akan menyasar wilayah Teluk Pandan, Kenyamukan, dan Sangatta. Di Kabupaten Berau, revitalisasi Sungai Tumbit menjadi bagian dari program prioritas.

Khusus untuk Sungai Karang Mumus di Samarinda, Pemprov telah mengalokasikan anggaran tahunan sebesar Rp5 miliar.

Selain itu, tengah dikaji pembangunan kanal baru yang dirancang untuk mengalirkan air dari kawasan hulu menuju Tanah Merah agar langsung bermuara ke laut.

“Apabila kanal ini terealisasi, maka tekanan terhadap Bendungan Benanga yang kini mengalami sedimentasi berat dapat dikurangi,”jelas Wagub Seno.

Sejak tahun 2019 hingga 2024, sejumlah proyek revitalisasi telah dijalankan melalui Dinas PUPR-PERA pada 15 sub-DAS, termasuk di antaranya Karang Asam, Sambutan, Makroman, dan Sempaja.

Perbaikan Sungai Karang Mumus juga telah dilakukan di beberapa titik penting seperti Jembatan Selili, Jembatan S, Sungai Dama, dan Gang Nibung.

Kendati demikian, Seno menilai bahwa langkah-langkah tersebut masih belum mencukupi.

Ia mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola banjir tahunan, lima tahunan, dan sepuluh tahunan guna menyusun strategi pengendalian jangka panjang yang lebih efektif.

Tak hanya fokus pada sungai, sistem drainase di kawasan perkotaan juga akan dievaluasi.

Salah satu titik rawan berada di sekitar Pasar Segiri, yang kerap mengalami genangan akibat tidak tertutupnya pintu air saat pasang laut.

“Pengelolaan pintu air harus dilakukan secara disiplin. Saat pasang, petugas harus siap siaga dan memastikan pompa air berfungsi optimal. Jika tidak, genangan akan terus terjadi,”tegasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Pemprov Kaltim dalam membangun sistem pengendalian banjir yang adaptif, berkelanjutan, dan tahan terhadap risiko bencana, khususnya di wilayah padat penduduk dan rawan banjir.
(adv/diskominfokaltim).

Berita Terkait

Most Popular