KALTIM – Perputaran uang dari transaksi pemerintah daerah dinilai perlu tetap memberi manfaat bagi perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim). Karena itu, rencana mengalihkan transaksi keuangan pemerintah daerah dari Bankaltimtara ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat penolakan dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Politisi yang akrab disapa Hamas itu menilai, penggunaan bank daerah memiliki nilai strategis karena dapat mendukung kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika transaksi dipindahkan, manfaat ekonomi yang selama ini berputar melalui Bankaltimtara dikhawatirkan ikut berkurang.
“Ini secara pribadi tentu menjadi pukulan buat bank daerah. Karena semua pembayaran yang memakai sistem daerah itu ‘kan hampirnya ada keuntungan. Artinya ada masukan buat daerah, berarti ada peningkatan PAD,” kata Hasanuddin, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya memperkuat Bankaltimtara agar mampu memenuhi kebutuhan transaksi pemerintahan, bukan justru mengalihkan aktivitas keuangan tersebut ke bank lain.
Menurut Hamas, pembenahan layanan, sarana, dan prasarana perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing bank milik daerah. Upaya itu juga penting di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah akibat efisiensi anggaran dan perubahan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
“Kalau dipindah, berpotensi mengurangi kontribusi ekonomi bagi daerah. Saya pribadi tidak setuju dong,” tegasnya.
Ia meminta peningkatan kualitas Bankaltimtara menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik, bank tersebut diharapkan mampu memperkuat perannya dalam mendukung aktivitas ekonomi Kaltim.
“Harusnya sarana dan prasarana apapun itu ditingkatkan untuk daerah demi pendapatan daerah,” imbuhnya.
Hasanuddin berharap keputusan terkait penggunaan layanan perbankan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kemudahan transaksi, tetapi juga dampaknya terhadap PAD dan keberlangsungan badan usaha milik daerah.(adv)
