BONTANG – Persoalan administrasi pertanahan yang membutuhkan waktu panjang menjadi perhatian Kelurahan Kanaan. Untuk mengatasinya, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kanaan, Baco, menghadirkan inovasi mitigasi sengketa lahan di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).
Inovasi tersebut dirancang untuk membenahi mekanisme penanganan perselisihan lahan agar lebih terarah. Sebab, penyelesaian sengketa tidak hanya membutuhkan proses administrasi, tetapi juga koordinasi dan kejelasan prosedur antar pihak yang berselisih.
Baco mengatakan, selama ini proses administrasi penyelesaian persoalan pertanahan membutuhkan waktu cukup lama. Melalui inovasi tersebut, diharapkan setiap persoalan dapat ditangani dengan mekanisme yang lebih tertata.
“Persoalan administrasi penyelesaian sengketa ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu, perlu ada metode mitigasi agar penanganannya lebih terarah,” ujarnya.
Dalam rancangan inovasi tersebut, penanganan sengketa dilakukan melalui tiga tahapan. Yakni pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan pasca-mediasi. Tahapan itu dimulai dari penerimaan laporan, pengumpulan dokumen kepemilikan atau alas hak, verifikasi lapangan, hingga fasilitasi kesepakatan para pihak.
Selain itu, Baco juga merancang pembentukan Tim Mediasi Sengketa Lahan Terpadu yang melibatkan Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), Polsek, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas.
Tim tersebut nantinya menjadi wadah koordinasi dalam mengidentifikasi potensi sengketa, melakukan klarifikasi, hingga memfasilitasi penyelesaian melalui musyawarah.
“Dengan metode mitigasi ini, kami berharap proses perselisihan atau sengketa bisa berjalan sesuai prosedur. Jadi, penanganannya memiliki tahapan yang jelas dan tidak hanya dilakukan ketika persoalan sudah terjadi,” jelasnya.
Berdasarkan data dalam rancangan aksi perubahan, terdapat lima aduan sengketa lahan yang masuk ke Kelurahan Kanaan selama April hingga September 2026. Tiga di antaranya telah dimediasi.
Adapun kawasan eks-Hutan Lindung yang kini berstatus APL di Kelurahan Kanaan memiliki luas sekitar 294,21 hektare. Potensi tumpang tindih klaim kepemilikan masyarakat menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi.
Melalui inovasi ini, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pendataan dokumen pertanahan, serta pemetaan wilayah rawan sengketa juga menjadi bagian dari langkah pembenahan.
Baco berharap mekanisme tersebut dapat meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan sekaligus mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
“Harapannya, melalui inovasi ini persoalan sengketa lahan bisa ditangani lebih baik, masyarakat mendapatkan kejelasan proses, dan tercipta kondisi yang tertib serta harmonis di Kelurahan Kanaan,” pungkasnya.
