SAMARINDA – Pemerataan layanan air bersih di Kota Samarinda dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. DPRD Kota Samarinda menyoroti lambatnya pembangunan jaringan pipa sekunder yang menyebabkan sebagian warga belum dapat menikmati layanan Perumdam Tirta Kencana, meski jaringan pipa utama telah berada di sekitar kawasan permukiman.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto, menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan dalam perencanaan pengembangan jaringan distribusi. Menurutnya, penyedia layanan air bersih harus memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat tidak dibebani persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan.
“Kalau jaringan induknya sudah tersedia, mestinya distribusi ke lingkungan warga juga dipersiapkan. Jangan sampai masyarakat harus mencari jalan sendiri atau mengeluarkan biaya tambahan hanya agar bisa mendapatkan sambungan air bersih,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Rusdi mengatakan Komisi II masih menerima berbagai keluhan terkait permohonan sambungan rumah yang belum dapat dipenuhi karena jaringan pipa sekunder belum tersedia. Bahkan di beberapa lokasi, warga disebut harus bergotong royong menyediakan biaya pembangunan jaringan agar layanan air bersih dapat masuk ke lingkungan mereka.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pengembangan infrastruktur distribusi perlu disusun dengan perencanaan yang lebih matang. Selain mempercepat pembangunan jaringan, Perumdam juga diminta lebih terbuka dalam menyampaikan peta pengembangan layanan sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai rencana perluasan jaringan.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa jaringan utama sudah ada, tetapi juga kepastian kapan air bersih benar-benar bisa mengalir ke rumah mereka. Kepastian pelayanan seperti itu yang harus dibangun,” katanya.
Menurut Rusdi, Kecamatan Samarinda Ulu menjadi salah satu kawasan yang masih menghadapi persoalan akses air bersih akibat jaringan distribusi belum menjangkau seluruh permukiman. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi prioritas dalam program pengembangan jaringan ke depan.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Samarinda juga tengah mengevaluasi kinerja Perumdam Tirta Kencana, termasuk penggunaan laba perusahaan. DPRD berharap keuntungan yang diperoleh tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga dikembalikan dalam bentuk investasi untuk memperluas cakupan layanan air bersih.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD telah meminta laporan auditor independen atas laporan keuangan Perumdam Tirta Kencana tahun buku 2025.
Evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk melihat efektivitas pengelolaan perusahaan sekaligus memastikan kebijakan investasi benar-benar berpihak pada peningkatan pelayanan publik.
“Bagi kami, keberhasilan Perumdam tidak hanya diukur dari besarnya laba, tetapi dari semakin banyaknya warga yang bisa menikmati layanan air bersih secara mudah, merata, dan tanpa harus menanggung biaya pembangunan jaringan,” tegas Rusdi. (Adv)
