KALTIMNUSANTARA.COM- Rapat Paripurna digelar pada Sabtu (3/8/2024) agenda itu membahas soal pandangan farsi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2024 ini.
Salam rapat tersebut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui perwakilannya, Adrofdita menyampaikan pandangan.
Dalam pandangan tersebut Fraksi PKS meminta Pemkot menyusun baik baik kegunaan APBD Perubahan 2024. Kemudian perubahan anggaran yang mengacu pada prioritas pembangunan bisa disesuaikan perencanaan yang sudah disusun.
Adapun, dalam rancangan perubahan APBD 2024, Pendapatan Daerah Kota Bontang direncanakan meningkat menjadi Rp 3,3 triliun.
“Jadi rancangan ini harus mengacu dengan perencanaan yang sudah ada,” kata Adrofdita, dalam rapat paripurna, Sabtu (3/8/2024) lalu.
Lebih lanjut, Fraksi PKS meminta transparansi atas penurunan anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pasalnya penurunan itu disampaikan mulai dari Rp 254,7 miliar menjadi Rp 247,8 miliar tanpa ada alasan yang disampaikan.
“Ini kenapa turun. Alasannya apa. Kami kinta jawabannya” terangnya.
Selain itu, Fraksi PKS menuntut agar penggunaan APBD Perubahan 2024 bisa dijalankan secara efektif dan efisien.
Terutama dengan memperhatikan asas pemerataan dan keadilan. Prioritas diberikan pada penanggulangan wilayah rawan banjir, kemiskinan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengangguran.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada kenaikan angka stunting di Bontang yang mencapai 27,4 persen.
Fraksi PKS meminta pemerintah untuk menjalankan program pengawasan stunting secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Dengan pandangan ini, Fraksi PKS berharap dapat berkontribusi positif dalam pembahasan perubahan APBD Kota Bontang 2024, memastikan kepentingan masyarakat terakomodir dengan baik,” tutupnya.
