KALTIMNUSANTARA.COM- Bencana kebakaran telah menjadi kisah yang sering menghantui pemukiman penduduk tidak hanya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), namun semua daerah.
Menurut Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutim, Leni, bahwa perlunya payung hukum terkait penanggulangan kebakaran ini.
Di mana, sebagai Anggota Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB), Dirinya sempat menyampaikan terkait urgensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebarakan, Penyelamatan dan Ketertiban Umum.
Urgensi yang disampaikan ini, terlebih pada masa musim kering melanda, dan menurut pandangannnya, memang tidak sedikit kasus yang terjadi.
“Mulai dari pemukiman yang padat penduduk, hingga lahan kosong. Kebakaran bisa muncul akibat kelalaian atau bahkan karena kesengajaan dan sembunyi tangan,” ungkap Leni. Dalam wawancara pada Jum’at (24/5/2024)
Catatan diberikan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran, karena tidak bisa melakukan peninjauan ke beberapa titik. Khsuusnya lokasi yang hingga kini masih sulit untuk diakses.
“Kami menggarisbawahi, Dinas Penanggulangan Kebaran ini memiliki keterbatasan, terutama dalam menjangkau lokasi kebarakan yang jauh dan sulit diakses,” imbuhnya.
Dia menekankan bahwa, bukan masalah alat atau personel saja, akan tetapi pembenahaan terhadap infrastruktur dan aksesibilitas yang mempengaruhi.
“Tetapi juga masalah infrastruktur dan aksesibilitas yang mempengaruhi efektivitas penanganan kebakaran,” urainya.
Menurutnya, Kabupaten Kutim harus memiliki peraturan daerah (Perda) yang khusus mengatur mengenai bahaya kebakaran, termasuk pencegahan, penanggulangan dan tindakan penyelamatan.
Pemaparan Leni tentang kondisi kebakaran dan kendala yang dihadapi oleh Damkar memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh Pemkab Kutim.
“Diharapkan dari paparan ini dapat memicu diskusi yang produktif dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Kutai Timur dalam penanganan dan pencegahan kebakaran di wilayah Kutim,” pungkasnya.(ADV).
