SAMARINDA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, turut hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penyusunan rencana induk (master plan) untuk pengelolaan Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS) Karang Mumus.
Forum ini menjadi momentum awal dalam merumuskan strategi penanggulangan banjir secara menyeluruh di wilayah ibu kota provinsi.
Kegiatan ini digelar dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang, termasuk unsur akademisi, instansi teknis, hingga praktisi lingkungan.
Tujuannya adalah untuk merumuskan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi Sub-DAS Karang Mumus, yang diketahui mengalami tekanan lingkungan cukup berat akibat alih fungsi lahan dan sedimentasi yang masif.
Dalam paparannya, Wagub Seno menekankan bahwa beban yang ditanggung Sub-DAS Karang Mumus dan Bendungan Benanga saat ini sudah melampaui kapasitas ideal. Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan langkah-langkah struktural yang bersifat jangka panjang.
“Sub-DAS Karang Mumus tidak lagi mampu menampung debit air sebagaimana mestinya, dan kondisi Bendungan Benanga pun semakin dangkal. Maka dari itu, perlu kita rumuskan bersama solusi konkret agar fungsi bendungan bisa kembali normal dan tidak seluruh aliran air masuk ke pusat kota,”ujar Wagub Seno.
Lebih jauh, ia mendorong agar penyusunan master plan tidak hanya menitikberatkan pada solusi teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, tata ruang, serta daya dukung lingkungan.
Ia menyebutkan bahwa pendekatan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam merancang sistem pengendalian banjir yang adaptif dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu jalur aliran. Harus ada opsi jalur baru atau alternatif untuk mengalirkan air langsung ke muara, agar tekanan terhadap Karang Mumus dapat dikurangi. Hal ini penting untuk mencegah banjir yang selama ini kerap melanda kawasan padat penduduk di Samarinda,”jelasnya.
Wagub Seno juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam waktu dekat untuk membahas kemungkinan penambahan anggaran.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan kawasan Sungai Mahakam secara lebih luas, mulai dari hulu di Mahakam Ulu hingga ke hilir di Kota Samarinda.
“Kami berencana mengadakan rapat lanjutan dengan BWS dalam waktu dekat. Harapannya, dukungan anggaran dari pemerintah pusat bisa ditingkatkan agar pengelolaan wilayah Sungai Mahakam dapat lebih optimal,”pungkas Wagub Seno.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarpemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, bersama pemangku kepentingan lainnya sangat penting agar master plan yang disusun benar-benar aplikatif dan mampu menjawab tantangan banjir di masa mendatang.
FGD ini diharapkan menjadi titik awal penyusunan kebijakan strategis untuk pengelolaan Sub-DAS Karang Mumus secara holistik.
Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen agar dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam pembangunan infrastruktur dan tata kelola lingkungan yang lebih tahan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir.
(adv/diskominfokaltim).
