SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024, ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Namun, capaian ini bukan hanya simbol administratif—melainkan indikator nyata dari transformasi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
WTP yang disematkan kepada Pemprov Kaltim oleh lembaga audit negara itu menegaskan bahwa sistem pelaporan keuangan daerah telah memenuhi kriteria ketat: dari kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, hingga keterbukaan informasi publik.
Pengakuan ini tidak hadir dalam ruang kosong, di tengah kompleksitas belanja daerah dan dinamika fiskal yang semakin menantang, Kaltim dinilai mampu menunjukkan konsistensi dalam menjaga integritas sistem keuangan publiknya.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sistemik dari seluruh perangkat daerah.
Namun, ia menekankan bahwa opini WTP seharusnya tidak dimaknai sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai tonggak untuk membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.
“Opini ini adalah wujud pengakuan atas komitmen kami menjaga kualitas pengelolaan keuangan. Tapi tantangan sebenarnya adalah bagaimana menjadikan akuntabilitas ini sebagai kultur kerja birokrasi, bukan sekadar kewajiban tahunan,”ungkapnya pada Jumat (23/5/2025).
Lebih jauh, Seno menekankan bahwa pencapaian tersebut merupakan kesempatan untuk memperkuat reformasi birokrasi secara menyeluruh.
Menurutnya, keuangan daerah bukan hanya soal neraca dan laporan belanja, tetapi tentang bagaimana anggaran benar-benar berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Transparansi keuangan harus diterjemahkan dalam bentuk layanan publik yang lebih baik, bukan berhenti pada angka-angka di atas kertas,”tegasnya.
Dengan kembali diraihnya WTP, Kalimantan Timur menunjukkan bahwa daerah mampu memadukan disiplin fiskal dengan tata kelola yang berorientasi pada hasil.
Di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap integritas pemerintah, capaian ini memperkuat posisi Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan sistem keuangan yang kredibel di tingkat nasional.
Ke depan, tantangan utama bukan sekadar mempertahankan predikat, tetapi memastikan bahwa tata kelola anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.
(adv/diskominfokaltim).
