KALTIMNUSANTARA.COM- Wali Kota Bontang Basri Rase dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada tahun anggaran 2021 menyampaikan ada 2.086 Kepala Keluarga (KK) warga miskin yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) Hanya saja, untuk program PKH diakomodir berdasarkan seleksi Pemerintah Pusat.
Bahkan, di tataran Kota tim pengawas PKH ada sebanyak 16 orang. Mereka lah yang bertugas sebagai pengawas berjalannya program nasional di Kota Bontang.
“Untuk PKH 2021 ada alokasi untuk PKH senilai Rp 7,7 miliar,” kata Basri.
Klaim Pemkot selama 2021 Dinsos-PM berhasil mengimplementasikan sebanyak 5 program dan 11 kegiatan. Dengan realisasi tersebut pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 100 persen.
Diketahui ada sebanyak 8.800 KK orang miskin di Kota Bontang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per 2021.
Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bahtiar Mabe mengatakan, sisanya dari daftar penerima PKH sebanyak 4.295 KK menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dari jumlah tersebut, anggaran yang disalurkan mencapai Rp 9,8 Miliar.
Jumlah tersebut diprediksi akan bertambah seiring dengan instruksi Pemerintah Pusat. Sifat Pemkot Bontang hanya sebatas mengusulkan dan tidak memiliki kapasitas dalam intervensi kuota.
“Kan selain PKH dan BPNT sepanjang 2021 kemarin juga ada BLT yang menggunakan APBD Bontang. Jadi mereka yang tidak dapat dari program nasional akan diakomodir bansos Pemkot,” kata Bahtiar Mabe.
