KALTIMNUSANTARA.COM- RDP yang digelar DPRD Provinsi pada November lalu semestinya menjadi pijakan penyelesaian konflik. Dalam forum tersebut, seluruh pihak hadir dan menyepakati langkah bersama. Bahkan perwakilan ATR/BPN secara terbuka menyatakan bahwa tidak akan ada perpanjangan atau penerbitan izin selama konflik belum diselesaikan. Pernyataan itu seharusnya menjadi pegangan.
Namun kenyataannya, di akhir November justru dilakukan survey tematik oleh ATR/BPN atas permohonan perpanjangan HGU PTPN IV. Langkah ini menimbulkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat karena bertentangan dengan pernyataan resmi sebelumnya. Di titik inilah negara memperlihatkan wajah yang tidak tegas dan cenderung bermain dua kaki.
Saya menilai reaksi masyarakat yang menolak kehadiran tim survey bukan tindakan anarkis, melainkan bentuk perlawanan terhadap proses yang tidak transparan dan mengabaikan kesepakatan bersama. Ketika pemerintah gagal menjaga kepercayaan, rakyat akan mengambil langkah untuk melindungi ruang hidupnya sendiri.
Konflik agraria tidak akan pernah selesai jika pemerintah hanya sibuk mengelola administrasi, tetapi abai terhadap keadilan substantif. Survey, izin, dan perpanjangan HGU di tengah konflik hanya akan memperpanjang ketegangan dan memperdalam jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah.
GMNI menegaskan bahwa pemerintah harus segera menghentikan seluruh proses perpanjangan HGU PTPN IV sampai konflik benar-benar diselesaikan secara adil. ATR/BPN wajib membuka secara terang dasar hukum dan mandat pelaksanaan survey tersebut. DPRD dan pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab mengawal hasil RDP agar tidak berhenti sebagai formalitas.
Bagi GMNI, konflik agraria adalah persoalan keberpihakan. Pemerintah harus memilih untuk berdiri bersama rakyat, bukan terus memberi ruang bagi kepentingan korporasi di atas konflik yang belum selesai. Tanpa sikap tegas, konflik serupa hanya akan terus berulang dan rakyat kembali menjadi korban.
“Saya memandang bahwa konflik agraria antara masyarakat empat desa dan PTPN IV Regional V kembali memanas bukan karena rakyat menolak dialog, melainkan karena negara tidak konsisten menjalankan komitmennya sendiri. Ujar Bilal selaku ketua GMNI paser. “
