SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda agar tidak menempuh cara-cara instan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, upaya memperkuat pendapatan daerah harus dilakukan melalui inovasi program dan optimalisasi potensi daerah, bukan dengan menaikkan tarif layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Samri saat Komisi I DPRD Samarinda melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan setiap OPD perlu didorong menggali sumber-sumber PAD baru yang tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Yang kami garis bawahi, jangan mencari cara instan untuk meningkatkan PAD. Jangan sampai kerjanya hanya menaikkan pajak atau tarif yang akhirnya membebani masyarakat,” ujar Samri, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, kebijakan seperti menaikkan tarif layanan publik, termasuk listrik maupun air bersih, bukan langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan daerah karena akan menambah beban ekonomi masyarakat.
“Misalnya kenaikan tarif listrik atau air bersih, itu jelas membebani masyarakat. Bukan itu yang kami rekomendasikan,” katanya.
Samri menilai peningkatan PAD seharusnya diarahkan pada optimalisasi sektor-sektor usaha yang memang memiliki kewajiban memberikan kontribusi kepada daerah. Dengan cara tersebut, pendapatan daerah dapat meningkat tanpa mengurangi daya beli masyarakat.
“Kalau dari pelaku usaha tentu berbeda. Mereka memang memiliki kewajiban memberikan kontribusi kepada daerah, yang nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Di sisi lain, Komisi I DPRD Samarinda saat ini juga tengah mengevaluasi serapan anggaran seluruh OPD mitra kerja sebagai bahan penyusunan APBD 2027. Evaluasi dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar diarahkan kepada program yang efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami akan terus memanggil OPD untuk melihat bagaimana serapan anggarannya. Dari situ akan terlihat program prioritas mana yang perlu didukung anggarannya dan mana yang tidak efektif sehingga anggarannya bisa dialihkan ke program lain yang lebih bermanfaat,” ujarnya.
Samri menegaskan, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembahasan anggaran tahun depan akan difokuskan pada efektivitas program, bukan sekadar besarnya serapan anggaran.
“Penggunaan APBD harus berorientasi pada pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Itu yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan anggaran 2027,” pungkasnya. (Adv)
