SAMARINDA – Di tengah ruang fiskal daerah yang masih terbatas, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda agar lebih berhati-hati dalam menetapkan agenda pembangunan. Menurutnya, setiap proyek harus benar-benar dipilih berdasarkan tingkat kebutuhan, kemampuan keuangan daerah, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sani menilai pembangunan tetap menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas daerah. Namun, kondisi anggaran saat ini menuntut pemerintah tidak hanya berorientasi pada realisasi proyek, melainkan juga pada efektivitas penggunaan APBD.
“Ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama kajian yang matang, kedua kekuatan fiskal daerah, dan ketiga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (14/7/2026)
Menurutnya, ketiga indikator tersebut harus menjadi acuan utama sebelum pemerintah menetapkan sebuah proyek. Ia mengingatkan, pembangunan yang tidak didukung perencanaan yang matang berpotensi menimbulkan persoalan, baik dari sisi pembiayaan maupun keberlanjutan pemanfaatannya setelah proyek selesai.
Selain itu, Sani berpandangan pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan penyelesaian berbagai kewajiban yang telah berjalan dibanding membuka program baru yang belum mendesak. Langkah tersebut dinilai lebih sesuai dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
“Kondisi fiskal kita tidak terlalu kuat. Jangan sedikit-sedikit bangun. Selesaikan dulu kewajiban yang ada, baru memikirkan pembangunan lainnya,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran yang digunakan mampu memperbaiki pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sani menegaskan pandangannya bukan berarti menolak pembangunan. Ia justru mendukung setiap proyek yang dirancang secara matang, sesuai kemampuan keuangan daerah, dan memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya bukan anti pembangunan. Saya senang pembangunan. Tapi kalau tiga syarat itu tidak dipenuhi, saya khawatir hasilnya seperti yang sudah-sudah,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda semakin selektif dalam menyusun kebijakan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Dengan mengutamakan program yang benar-benar prioritas dan berdampak luas, penggunaan APBD diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. (Adv)
