KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah recovery bagi 75 kepala keluarga (KK) yang terdampak kebakaran di Jalan Alimuddin, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memastikan masyarakat kembali mendapatkan kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas setelah kebakaran.
Menurut Aulia, penanganan pascakebakaran tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sementara. Pemerintah juga perlu memastikan warga dapat kembali bersekolah, bekerja, serta menjalankan kegiatan sehari-hari secara perlahan.
“Setelah kejadian ini, yang harus kita pastikan adalah masyarakat bisa kembali beraktivitas. Karena itu, kebutuhan warga akan kita petakan dan pemerintah akan berusaha memberikan dukungan sesuai dengan apa yang mereka perlukan,” kata Aulia saat meninjau lokasi kebakaran, Kamis (8/10/2026).
Aulia bilang salah satu kebutuhan yang telah ditindaklanjuti adalah perlengkapan memasak. Bantuan tersebut diberikan setelah pemerintah menerima informasi mengenai kebutuhan warga yang terdampak.
Pemkab Kukar kemudian, kata dia, berkoordinasi dengan Baznas melalui Plt Camat Tenggarong. Dari koordinasi tersebut, bantuan berupa perlengkapan memasak dapat disalurkan kepada masyarakat.
“Untuk kebutuhan peralatan memasak, kita sudah komunikasikan dengan Baznas. Bantuan itu sekarang sudah turun dan diharapkan bisa membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan,” jelasnya.
Selain kebutuhan rumah tangga, pemerintah juga akan memperhatikan anak-anak yang terdampak kebakaran. Perlengkapan sekolah menjadi salah satu hal yang akan diupayakan agar kegiatan pendidikan mereka tidak ikut terhenti akibat musibah.
Hal serupa berlaku bagi warga yang memiliki pekerjaan. Pemerintah kecamatan dan kelurahan diminta melihat kebutuhan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi mereka dapat kembali berjalan.
“Kita tidak ingin masyarakat terlalu lama berada dalam kondisi yang membuat aktivitasnya terhenti. Karena itu, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan harus melihat kebutuhan masing-masing warga dan membantu mencarikan solusinya,” ujarnya.
Aulia juga menyoroti kondisi psikologis masyarakat yang terdampak. Menurutnya, kehilangan tempat tinggal maupun barang berharga dapat meninggalkan tekanan bagi warga, sehingga aspek tersebut harus menjadi bagian dari proses recovery.
Ia meminta persoalan yang dialami masyarakat tidak hanya dilihat dari sisi kerugian materi. Pendampingan terhadap warga juga diperlukan agar mereka dapat melewati masa pemulihan dengan lebih baik.
“Yang kita hadapi bukan hanya persoalan kerugian barang. Ada kondisi psikologis masyarakat yang juga harus diperhatikan. Karena itu, 75 KK yang terdampak ini harus kita pastikan mendapatkan perhatian dan pendampingan,” ungkap Aulia.
Dalam proses penanganan, Aulia memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang ikut membantu sejak kebakaran terjadi. Penanganan tersebut melibatkan personel Damkar, BPBD, pemerintah kecamatan, kelurahan, relawan hingga masyarakat.
“Sejak awal kejadian, banyak pihak sudah turun membantu. Pemerintah tentu menyampaikan apresiasi kepada Damkar, BPBD, relawan, kecamatan, kelurahan dan masyarakat yang ikut bergerak bersama menangani kondisi warga,” tuturnya.
Sementara itu, lanjut Aulia, recovery jangka menengah dan panjang akan diarahkan pada penataan kembali kawasan terdampak. Pemkab Kukar akan melihat kebutuhan kawasan tersebut dan melakukan langkah sesuai kewenangan yang dimiliki.
Aulia mengatakan, proses penataan nantinya tidak hanya berorientasi pada mengembalikan kondisi kawasan seperti sebelum kebakaran. Pemerintah juga akan mempertimbangkan aspek keamanan agar kawasan tersebut lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya kejadian serupa.
“Setelah penanganan kebutuhan dasar selesai, kita akan masuk pada langkah berikutnya untuk melihat bagaimana kawasan ini dapat ditata dengan lebih baik. Jadi, recovery harus memberikan kondisi yang lebih baik dan sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan ke depan,” pungkasnya. (Adv)
