KALTIM – Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sekitar Rp12 triliun membatasi kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mendorong pemerintah pusat memulihkan alokasi transfer secara bertahap. Menurutnya, tambahan dukungan anggaran diperlukan agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Firnadi menyebut, dari struktur pendapatan daerah saat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai sekitar Rp9 triliun. Sementara kontribusi dana transfer pemerintah pusat diperkirakan sekitar Rp3 triliun.
“Komponen pendapatan itu ada dua yang besar, yaitu transfer ke daerah, termasuk DBH, dan PAD,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Untuk memperjuangkan penambahan alokasi tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat melalui surat dan komunikasi langsung dengan kementerian terkait. Gubernur Kaltim juga telah melakukan langkah serupa.
Firnadi mengatakan, pemerintah pusat memberi sinyal kemungkinan penambahan dana transfer. Namun, pemerintah daerah belum menerima kepastian mengenai besaran maupun mekanisme penyalurannya.
“Dikembalikan artinya dulu pernah bagus, kemudian dikurangi, sekarang katanya mau dikembalikan lagi secara bertahap,” tuturnya.
Ia mengakui DPRD belum mengetahui secara terperinci kebijakan penataan transfer yang sedang disiapkan pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya masih menunggu perkembangan kebijakan tersebut.
“Kami belum mengetahui pemerintah pusat sedang melakukan penataan seperti apa. Apa yang sedang ditata kelolanya, sehingga transfer ke daerah turun sedikit demi sedikit. Ya, memang kami tunggu saja,” paparnya.(ADV)
