Ijazah Jadi Kendala Pekerja Usai PHK, DPRD Kaltim Minta Disnaker Turun Tangan

KALTIM – Pekerja yang kehilangan pekerjaan seharusnya tetap memiliki akses terhadap dokumen pendidikannya untuk kembali mencari pekerjaan. Namun, persoalan muncul ketika ijazah asli masih dikuasai perusahaan meskipun hubungan kerja telah berakhir.

Kondisi ini menjadi perhatian Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel. Menurut Ekti, perusahaan tidak memiliki alasan untuk menahan ijazah pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.

Ia meminta pekerja yang mengalami kejadian tersebut menyampaikan identitas perusahaan agar persoalannya dapat ditelusuri bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

“Tidak boleh ijazah ditahan. Perusahaan yang melakukan praktik tersebut bisa kita panggil untuk dimintai penjelasan,” ujar Ekti, Minggu (22/11/2026).

Ia membuka ruang bagi pekerja untuk menyampaikan laporan secara langsung, termasuk melalui pesan WhatsApp. Informasi mengenai perusahaan yang bersangkutan diperlukan agar DPRD dapat mengidentifikasi persoalan dan menentukan langkah tindak lanjut, termasuk meminta klarifikasi kepada pihak perusahaan.

Meski demikian, Ekti mengingatkan laporan harus disertai bukti. Keterangan pekerja perlu menjadi dasar awal untuk menelusuri dugaan pelanggaran, sehingga tindak lanjut tidak hanya bertumpu pada informasi yang belum dapat dipastikan.

“Kalau ada informasi, tentu harus ada bukti. Kita tidak bisa langsung menindaklanjuti hanya berdasarkan informasi tanpa bukti. Nanti kita bekerja sama dengan Disnaker,” jelasnya.

Larangan penahanan ijazah juga telah memiliki dasar hukum nasional. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, melalui Pasal 78 melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.

Pasal 79 mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang melanggar, sekaligus menegaskan bahwa sanksi tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan mengembalikan dokumen milik pekerja. Terdapat pengecualian terbatas untuk dokumen yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis.

“Dengan adanya aturan tersebut, harapannya persoalan penahanan ijazah tidak dibiarkan berlarut-larut dan dapat ditindaklanjuti melalui laporan yang memiliki bukti pendukung,” terangnya.(adv)

Berita Terkait

Most Popular