BONTANG– Ketua Komisi C DPRD, Alfin Rausan Fikry, mendukung rencana penataan kota tanpa kabel. Politisi Golkar ini menyebut penataan kabel ini sudah sampai membahas lintas koordinasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) diminta untuk membuat kajian agar bisa memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk mewujudkan program kota tanpa kabel.
“prinsipnya kami mendukung. Tinggal melihat kesiapan pemkot,” ucap Alfin.
Menurutnya, penataan kabel sangat penting, terutama dalam mendukung estetika kota. Ia menilai kesamaan visi antara legislatif dan eksekutif dalam mempercantik wajah Bontang menjadi peluang besar untuk merealisasikan program ini. Ia mendorong agar kabel-kabel di kawasan perkotaan dapat dialihkan ke sistem bawah tanah.
“Beberapa daerah sudah melakukan skema ini,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.
Alfin berharap kajian dan perencanaan teknis dapat dimulai pada APBD Perubahan tahun ini, sehingga pelaksanaan fisik dapat dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya. Namun, ia juga menyadari bahwa penataan kabel harus dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran daerah.
“Ini tentu membutuhkan proses yang panjang. Ada banyak faktor teknis yang harus diperhatikan, seperti kondisi tanah dan metode pengerjaannya. Semuanya harus jelas dalam perencanaan,” terangnya.
Di sisi lain, kondisi kabel saat ini yang menggantung di atas permukiman warga dinilai tidak rapi dan mengganggu keindahan kota. Hal itu pun menjadi perhatian Pemerintah Kota Bontang. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan kajian awal terhadap rencana penataan tersebut.
Ia menyebut, sistem penataan kabel bawah tanah telah lebih dulu diterapkan di kawasan industri seperti Badak LNG. Selain mendukung aspek estetika, sistem ini juga dinilai lebih aman daripada sistem kabel terbuka.
“Kami ingin Bontang bisa menerapkan konsep smart city. Salah satunya melalui penataan infrastruktur seperti ini,” ujar Neni.
