SAMARINDA – Upaya pengendalian banjir di Kota Samarinda dinilai perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif dan terhubung antarwilayah. DPRD Samarinda menilai pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak akan memberikan hasil optimal apabila dilakukan secara terpisah tanpa memperhatikan keterkaitan antar komponen pendukungnya.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pemerintah kota sebenarnya telah memiliki peta perencanaan penanganan banjir yang tertuang dalam master plan di berbagai kawasan. Karena itu, pelaksanaan program di lapangan perlu mengikuti desain yang telah disusun agar sistem pengendalian banjir dapat berfungsi secara maksimal.
“Setiap wilayah sebenarnya sudah memiliki sistem pengendalian banjir yang dirancang dalam master plan. Yang penting adalah menyelesaikan satu sistem itu secara utuh,” ujar Abdul Rohim, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, efektivitas pengendalian banjir sangat bergantung pada keterhubungan berbagai infrastruktur pendukung, seperti kolam retensi, polder, saluran drainase, hingga jalur pembuangan air. Menurutnya, keberadaan satu infrastruktur tanpa didukung komponen lainnya akan mengurangi manfaat yang diharapkan.
“Kalau hanya membangun retensi tetapi outlet atau drainasenya belum selesai, tentu manfaatnya tidak akan optimal,” katanya.
Rohim menilai setiap kawasan di Samarinda memiliki karakteristik persoalan banjir yang berbeda. Oleh sebab itu, strategi penanganan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah agar solusi yang diberikan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyelesaian seluruh komponen sistem pengendalian banjir dalam satu kawasan sebelum mengembangkan program serupa di wilayah lainnya. Langkah tersebut diyakini dapat menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Selain menyoroti pembangunan infrastruktur baru, Rohim juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan rutin terhadap fasilitas pengendalian banjir yang telah tersedia. Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk memaksimalkan penggunaan anggaran pemeliharaan yang telah dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Menurutnya, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti pembersihan saluran drainase, pengangkatan sedimentasi, hingga normalisasi aliran air yang berpotensi mengalami penyumbatan.
“Untuk penanganan sedimentasi dan normalisasi drainase sebenarnya sudah tersedia anggaran rutin. Tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
Rohim berpandangan bahwa upaya pemeliharaan memiliki peranan yang tidak kalah penting dibanding pembangunan infrastruktur baru. Drainase yang terawat dan berfungsi dengan baik dinilai mampu membantu memperlancar aliran air serta mengurangi potensi genangan di sejumlah titik rawan banjir.
Ia berharap pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan rutin dapat berjalan secara beriringan sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir yang berkelanjutan di Kota Tepian.
“Dengan sistem yang terintegrasi dan pemeliharaan yang konsisten, upaya penanganan banjir diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
DPRD Samarinda pun mendorong agar setiap program pengendalian banjir tetap mengacu pada master plan yang telah disusun, sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini terdampak genangan saat curah hujan tinggi. (Adv)
