SAMARINDA – Penataan parkir liar di Kota Samarinda dinilai tidak dapat mengandalkan razia dan penindakan semata. Pemerintah juga diminta menyiapkan jalan keluar bagi warga yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidup dari pekerjaan sebagai juru parkir.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan persoalan tersebut berkaitan erat dengan keterbatasan lapangan kerja dan penghasilan harian yang tidak menentu. Karena itu, kebijakan penertiban perlu disertai pembinaan dan kesempatan bekerja secara legal.
“Memberantas total itu sulit. Yang bisa kita lakukan adalah membina mereka, lalu memberi kesempatan bekerja secara resmi agar tetap bisa mencari penghasilan,” ujar Samri, Jumat (9/10/2026).
Menurut dia, juru parkir yang memenuhi persyaratan dapat diarahkan masuk ke dalam sistem pengelolaan parkir resmi. Langkah tersebut tidak hanya membantu menata aktivitas perparkiran, tetapi juga memberikan kepastian penghasilan kepada pekerja.
“Kalau mereka sudah punya gaji tetap, mereka tidak lagi bergantung pada pendapatan harian yang tidak menentu,” jelasnya.
Samri menilai, pengelolaan yang lebih teratur juga dapat mengurangi kemunculan titik parkir ilegal. Namun, pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan orang-orang yang bekerja di sektor tersebut beserta kondisi sosial dan ekonomi mereka.
Penertiban tanpa alternatif mata pencaharian, kata dia, berisiko memunculkan persoalan baru. Warga yang kehilangan sumber pendapatan dapat terdorong mencari penghasilan melalui cara lain yang belum tentu sesuai dengan hukum.
“Kalau langsung diberangus tanpa solusi, mereka bisa mencari cara lain yang justru melanggar hukum,” katanya.
Selain membuka akses menjadi juru parkir resmi, pemerintah dapat menyiapkan pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan bagi mereka yang ingin beralih ke bidang pekerjaan lain. Dengan demikian, penataan parkir berjalan bersamaan dengan upaya memperluas kesempatan kerja.
Samri menegaskan pendekatan yang manusiawi bukan berarti membiarkan pelanggaran terus berlangsung. Penegakan aturan tetap diperlukan, tetapi harus diikuti solusi yang memperhitungkan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.
“Daripada kehilangan mata pencaharian lalu terjerumus ke hal yang negatif, lebih baik kita bantu agar mereka punya pekerjaan tetap meskipun sederhana,” pungkasnya. (Adv)
