BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menegaskan bahwa keberadaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanaman Modal harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai agar implementasinya berjalan efektif.
Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Bontang, Karel, mengatakan penyusunan regulasi tersebut merupakan amanat yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Namun, menurutnya, keberadaan perda saja tidak cukup tanpa dukungan program dan pembiayaan yang jelas.
“Kami mengusulkan raperda ini karena memang menjadi kewajiban daerah. Tetapi kami juga berharap ada dukungan moral dari DPRD agar perda yang nantinya ditetapkan tidak menjadi dokumen kosong dan benar-benar bisa dijalankan melalui dukungan anggaran APBD,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Karel mengungkapkan, selama ini DPMPTSP masih menghadapi keterbatasan anggaran maupun sumber daya manusia. Bahkan, anggaran instansinya disebut termasuk yang paling rendah dibanding organisasi perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemkot Bontang.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri jika pemerintah ingin lebih agresif dalam menarik investasi. Ia menilai Bontang perlu mulai menerapkan pola jemput bola sebagaimana dilakukan sejumlah daerah lain yang aktif menawarkan peluang investasi kepada calon investor.
“Selama ini investor yang datang ke Bontang. Ke depan kami ingin lebih proaktif memperkenalkan potensi daerah dan mencari investor yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kota,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan perda nantinya, Karel menyebut sejumlah kebutuhan yang perlu masuk dalam perencanaan anggaran. Di antaranya peningkatan sistem pelayanan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS), pelatihan operator dan petugas layanan, hingga penguatan promosi investasi daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap penyusunan dan pembaruan dokumen tata ruang seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan kepastian kepada investor.
DPMPTSP juga berencana menggagas forum promosi investasi daerah yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan calon investor. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk memperkenalkan peluang investasi strategis yang dimiliki Kota Bontang.
“Kalau di tingkat provinsi ada Mahakam Investment Forum, ke depan kami berharap Bontang juga bisa memiliki forum serupa untuk mempromosikan berbagai potensi investasi yang ada,” jelasnya.
Karel menuturkan arah pengembangan investasi Bontang tidak lagi bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam semata, melainkan pada penguatan sektor industri dan jasa. Posisi strategis kota yang didukung kawasan industri serta infrastruktur pengolahan gas dinilai menjadi modal utama untuk mendorong investasi hilirisasi.
Ia menjelaskan sejumlah peluang investasi yang tengah dipromosikan antara lain pengembangan industri turunan gas, pupuk, metanol, amonium nitrat, hingga soda ash. Selain itu, terdapat pula peluang pengembangan industri berbasis kelapa sawit berupa pabrik fatty acid yang studi kelayakannya telah disusun oleh Kementerian Investasi.
“Bontang ingin menjadi kota industri dan jasa yang kuat. Potensi hilirisasi inilah yang terus kami dorong agar mampu menarik investasi baru dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” pungkasnya.
