TENGGARONG – Dedik Harianto resmi memimpin Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2026–2031. Ia dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Tanfidz bersama 34 pengurus lainnya dalam prosesi yang berlangsung di Hotel Grand Fatma, Jalan Pesut, Tenggarong, Rabu (28/10/2026).
Pengukuhan dipimpin Sekretaris DPW PKB Kalimantan Timur, Alif Ndasi, dan dihadiri Ketua DPW PKB Kaltim yang juga anggota DPR RI, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri, jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan partai politik, KPU, Bawaslu, PCNU, Muhammadiyah, serta organisasi kepemudaan, termasuk PMII dan HMI.
Dalam struktur kepengurusan baru, Dedik didampingi Desman Minang Endianto, sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz dan Dedi Effendi sebagai Bendahara Dewan Tanfidz. Sementara itu, Slamet Haryono, dipercaya sebagai Ketua Dewan Syuro, Eko Wulandanu, sebagai Sekretaris Dewan Syuro, serta Sarpin, sebagai Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz.
Dalam sambutannya, Dedik yang juga merupakan anggota Fraksi PKB DPRD Kukar menegaskan, jabatan yang diemban bukan sekadar posisi struktural dalam organisasi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata untuk masyarakat.
Ia meminta seluruh jajaran pengurus dan kader PKB memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat. Menurutnya, PKB harus mampu menjadi wadah penyaluran aspirasi sekaligus memperjuangkan kepentingan rakyat melalui langkah-langkah konkret.
Dedik juga menekankan pentingnya menjaga identitas dan nilai perjuangan partai, terutama nilai-nilai keislaman, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, semangat kebangsaan, serta hubungan historis PKB dengan Nahdlatul Ulama (NU).
Selain konsolidasi internal, ia berharap kepengurusan baru dapat membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kukar. Salah satu perhatian yang disorot adalah peningkatan kualitas pendidikan pesantren serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menilai partai politik memiliki posisi strategis dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Peran partai, menurutnya, tidak boleh hanya terbatas pada momentum pemilihan umum, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam mengawal kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Aulia juga menyoroti pentingnya kaderisasi kepemimpinan dan optimalisasi peran partai politik dalam pembangunan daerah. Termasuk melalui kontribusi para wakil rakyat di DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Ia berharap pengurus DPC PKB Kukar periode 2026–2031 mampu menjalankan amanah organisasi secara bertanggung jawab, menjaga kondusivitas daerah, memperkuat komunikasi lintas elemen, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Pengukuhan tersebut menjadi momentum awal bagi kepengurusan Dedik Harianto untuk memperkuat konsolidasi partai dan memperluas kontribusi PKB dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Tantangan lima tahun ke depan tidak hanya berkaitan dengan penguatan organisasi, tetapi juga bagaimana partai mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kutai Kartanegara.
