SAMARINDA — Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam meningkatkan kualitas generasi muda terus digencarkan melalui skema kerja lintas sektor. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim kini mendorong sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) guna mengakselerasi capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), sejalan dengan amanat regulasi terbaru yang berlaku.
Langkah ini didasarkan pada implementasi Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023–2024. Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam membentuk sistem yang lebih terintegrasi, inklusif, dan terukur dalam pelayanan kepemudaan di daerah.
Subkoordinator Bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda Dispora Kaltim, Rusmulyadi menjelaskan bahwa pembangunan sektor kepemudaan bukanlah tanggung jawab tunggal instansinya.
Menurutnya, pendekatan sektoral yang selama ini terjadi harus diubah menjadi kolaboratif, mengingat isu pemuda menyentuh banyak aspek kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya.
“Selama ini ada pandangan bahwa soal pemuda itu urusannya Dispora. Padahal, pembangunan pemuda adalah lintas bidang. Semua OPD yang menyelenggarakan program dengan melibatkan pemuda sejatinya sudah turut serta mendorong peningkatan IPP,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).
Pergub yang dimaksud tidak hanya memuat rencana aksi, tetapi juga mengatur mekanisme monitoring, pelaporan, serta penganggaran.
Ia berfungsi sebagai instrumen acuan dalam menilai kinerja pelayanan pemuda, sekaligus menanamkan budaya kerja yang lebih adaptif di lingkungan pemerintah daerah.
Rusmulyadi menambahkan bahwa penguatan IPP membutuhkan kesadaran kolektif di seluruh lini pemerintahan. Kehadiran regulasi ini menjadi jawaban dari arahan nasional, khususnya Peraturan Presiden yang mengamanatkan pembangunan kepemudaan sebagai agenda lintas sektor.
“Kita ingin dengan adanya Pergub ini, seluruh OPD bisa bergerak dalam kerangka yang sama. Pemuda tidak boleh lagi hanya jadi pelengkap program, tetapi harus jadi subjek utama dalam proses pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap regulasi ini mampu memicu keterpaduan antarinstansi, agar pemuda Kaltim mendapatkan akses terhadap layanan dan kesempatan yang lebih luas, merata, dan berdampak jangka panjang bagi masa depan daerah.
Dengan koordinasi yang lebih solid dan arah kebijakan yang terstruktur, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan peningkatan signifikan dalam indeks pembangunan pemuda dalam beberapa tahun ke depan. (Adv)
