PPU – Anggota Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syarifuddin HR mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di wilayahnya masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan, terutama di daerah terpencil.
“Kabupaten kita luas, dan APBD kita tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur. Selama ini, jalan menjadi permasalahan utama,” katanya. Kamis (20/03/2025).
Ia juga menyoroti perbedaan tanggung jawab antara jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan negara. Menurutnya, sering kali pemerintah daerah tidak bisa melakukan perbaikan terhadap jalan provinsi atau jalan nasional karena bukan bagian dari kewenangan mereka.
“Jalan itu ada haknya provinsi, ada haknya negara, ada haknya kabupaten. Kita tidak bisa memperbaiki jalan negara atau provinsi karena itu bukan kewenangan kita,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi perkembangan di beberapa daerah seperti Sepaku dan Babulu, di mana infrastruktur jalan mulai membaik. Ia berharap pemerintah daerah dapat terus berupaya melakukan lobi agar mendapatkan lebih banyak dukungan untuk pembangunan infrastruktur di PPU.
“Kita berharap kepala daerah punya jaringan yang kuat, sehingga pembangunan infrastruktur bisa semakin bagus,” pungkasnya.
