Samarinda —Ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah utara Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau dan Kutai Timur, kembali menjadi sorotan.
Di tengah geliat pembangunan yang terus dikejar, kondisi jalan antarwilayah di kawasan tersebut justru masih memprihatinkan, terutama di jalur penghubung strategis antar kabupaten.
Data terkini menunjukkan bahwa jalur Talisayan hingga Tanjung Redeb sepanjang 151,28 km memang sudah memiliki kondisi mantap sebesar 89,47 persen.
Namun, pada jalur lainnya seperti batas Kutai Timur – Talisayan sepanjang 98,33 km, justru lebih dari separuhnya masih berada dalam kondisi tidak layak.
Bahkan, ruas dari Simpang 4 Kaliorang hingga batas Kabupaten Berau sepanjang 149,17 km hanya sekitar 29 persen yang sudah mantap, sementara sisanya rusak atau belum memenuhi standar.
Buruknya kualitas jalan ini tak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlambat arus distribusi barang dan logistik, yang sangat berdampak pada perekonomian lokal.
Apalagi, wilayah utara Kaltim menyimpan banyak potensi sumber daya alam, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang menjanjikan.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan di kawasan ini harus menjadi prioritas bersama.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya mengejar kuantitas, tetapi harus dirancang untuk ketahanan jangka panjang.
“Kita tidak hanya membangun untuk 10 atau 20 tahun, tetapi kalau bisa sampai 100 tahun. Jadi konstruksi dan kualitas jalan harus benar-benar kuat, disesuaikan dengan beban kendaraan yang akan melintas,”kata Rudy.
Pemerintah Provinsi Kaltim juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Rudy menyebut, dukungan dari pemerintah pusat telah disampaikan langsung dalam pertemuannya dengan Menteri PU, Doddy Hanggodo.
“Pak Menteri sudah menyampaikan komitmennya, dan kami akan kawal agar pembangunan jalan di wilayah utara ini bisa segera ditangani secara maksimal,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengungkapkan bahwa saat ini sedang berlangsung pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 16 km di wilayah Kabupaten Berau yang berbatasan dengan Kutai Timur.
Namun kebutuhan anggaran masih menjadi tantangan besar.
“Untuk menyelesaikan rekonstruksi jalan secara menyeluruh, kami memerlukan sekitar Rp200 miliar. Ini penting agar akses masyarakat tidak terus-menerus terganggu,”jelas Firnanda.
Pemerintah Provinsi berharap agar proses pembangunan ini dapat ditangani secara terpadu, tidak hanya bersifat tambal sulam.
Sebab, infrastruktur jalan yang layak adalah salah satu kunci utama dalam membuka keterisolasian wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur.
(adv/diskominfokaltim).
