KALTIMNUSANTARA.COM- Lambannya penyerapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Komisi IV menyarankan agar dilakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga Penjabat Pembuat Komitmen (PPK).
Pada APBD murni 2023, porsi anggaran Disdikbud Kukar sebesar Rp 1,5 triliun. Namuan progres penyerapannya baru berjalan 85 persen. Terlebih, APBD perubahan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapat penambahan porsi anggaran Rp 500 miliar.
“Bicara durasi waktu ini kan seharusnya (APBD murni) kalau tidak bisa 100 persen minimal 95 persen lah. Cuma ya itu tadi kendalanya di penangihan pihak ketiga,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin belum lama ini.
Dengan anggaran begitu besar. Baharuddin, melihat lambatnya pelaksanaan kegiatan karena ada kendala di sumber daya manusia yakni kekurangan tenaga penjabat pembuat komitmen.
Politisi PDI Perjuangan ini memberikan arahan untuk dilakukan pelatihan peningkatan sumber daya bagi tenaga PPK. Masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut agar pengunaan anggaran dapat maksimal.
“Seharusnya ada dianggarkan untuk peningkatan SDM supaya ke depan tidak ada lagi hal yang berhubungan dengan kekurangan PPK,” tandasnya. (ADV)
