KALTIMNUSANTARA.COM- Realisasi APBD Bontang mendapat catatan oleh Ketua Komisi II DPRD Rustam.
Dalam rapat tersebut, ada beberapa OPD yang hanya mampu menyerap anggaran sebesar 30 persen. Harusnya dari anggaran yang telah dialokasikan itu bisa dimanfaatkan baik. Jangan sampai justru menjadi (Silpa).
“Kalau OPD hanya mampu menyerap 30 persen anggaran dan masih memiliki Silpa sebesar 5 miliar itu tidak wajar,” ujarnya, Senin (8/7/2024).
Untuk meminimalisir serapan rendah. Politisi Golkar ini akan menerapkan standar yang ketat dalam memberikan tambahan anggaran kepada OPD. Semisal dengan minimal serapan anggarannya di atas 50 persen.
Dia mencontohkan Bapenda dan BPKAD yang meminta tambahan anggaran sebesar Rp6 miliar. Kemudian karena telah berhasil menyerap anggaran di atas 50 persen. Atas kinerja itu tambahan anggaran bisa dipertimbangkan.
Menurut Rustam, Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sisa lebih anggaran (Silpa) pada tahun 2024 tidak melonjak secara tidak terkendali.
“Kalau tidak seperti ini maka SilPA Bontang akan tinggi terus,” pungkasnya.
